MAKKAH – Dalam rangka persiapan menyambut puncak ibadah haji 1447 H/2026 M, Pemerintah Arab Saudi secara resmi memberlakukan pembatasan akses masuk ke Kota Suci Makkah mulai Senin, 13 April 2026. Kebijakan tegas ini diimplementasikan sebagai langkah antisipatif untuk mengendalikan arus jemaah, sekaligus menjaga ketertiban dan keselamatan para tamu Allah ﷻ selama masa pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
Melalui regulasi terbaru ini, aparat keamanan akan memperketat penjagaan di seluruh pintu masuk. Hanya ada tiga kelompok yang diberikan izin untuk melintasi pos pemeriksaan dan memasuki wilayah Makkah:
- Pemegang izin tinggal (Iqamah) yang secara resmi diterbitkan di Kota Makkah.
- Pemegang visa haji resmi yang terdaftar di sistem pemerintahan Arab Saudi.
- Pekerja yang mengantongi izin kerja khusus di area tempat-tempat suci (Masyair).
Di luar ketiga kategori di atas, seluruh individu tanpa pengecualian akan ditolak masuk dan diinstruksikan untuk memutar balik di pos pemeriksaan terluar Makkah.
Penyesuaian Jadwal dan Aktivitas Umrah
Sejalan dengan persiapan fasilitas haji, pemerintah Arab Saudi juga melakukan penyesuaian signifikan terhadap jadwal pelaksanaan ibadah umrah. Berikut adalah ketentuan terbarunya:
- Batas Akhir Keberangkatan: Jemaah umrah memiliki batas waktu keberangkatan paling lambat pada 18 April 2026.
- Penghentian Sementara Izin Umrah: Penerbitan izin umrah melalui platform Nusuk akan ditangguhkan sementara mulai 18 April hingga 31 Mei 2026.
- Larangan bagi Visa Non-Haji: Pemegang visa kunjungan, visa turis, maupun jenis visa non-haji lainnya secara tegas tidak diperkenankan masuk atau berada di wilayah Makkah selama periode ini.
Menegakkan Prinsip “Tidak Ada Haji Tanpa Izin”
Kebijakan pembatasan ini merupakan bagian integral dari kampanye rutin tahunan pemerintah Arab Saudi yang mengusung prinsip “Tidak Ada Haji Tanpa Izin”. Otoritas setempat berkomitmen memastikan bahwa seluruh jemaah yang mengikuti jejak langkah Rasulullah ﷺ dalam menunaikan rukun Islam kelima dapat beribadah dengan aman, tanpa mengorbankan kenyamanan akibat kelebihan kapasitas (overcrowding).
Menanggapi implementasi aturan ini, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, menegaskan pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat luas:
“Langkah pembatasan ini sangat penting untuk memastikan ibadah haji berjalan aman dan sesuai dengan kapasitas daya tampung. Kami terus mengingatkan masyarakat, khususnya jemaah dari Indonesia, agar tidak tergiur dengan pihak-pihak yang menawarkan ibadah haji ilegal tanpa menggunakan visa resmi.”
Bagi seluruh sahabat Tamam Travel, pastikan untuk selalu mematuhi regulasi resmi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi dan senantiasa merencanakan ibadah Anda melalui jalur yang legal.
